DASAR HUKUM BALAI PEMASYARAKATAN

Surat Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA)

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03, tanggal 12 Februari 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organiasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor M.01.PR.07.17 Tahun 1997, tanggal 7 Maret 1997

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03, tanggal 12 Februari 1997 tentang Perubahan Nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PR.07.03.17 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur BISPA menjadi BAPAS.​